penyelesaian bank century

Audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century harus segera diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab diduga terjadi tindak pidana dalam kasus tersebut.

Kasus Bank Century memang mengagetkan banyak pihak. Ini terjadi setelah Lembaga Pen­jamin Simpanan (LPS) mengu­curkan dana sebesar Rp 6,7 tri­liun kepada Bank Century atas rekomendasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Padahal, dana yang disetujui DPR hanya sebesar Rp1,3 triliun.

Kejanggalan itupun membuat KPK meminta BPK melakukan audit investigastif. Alhasil BPK menemukan adanya du­gaan pembengkakan pengu­curan dana. (baca : Ditemukan Pem­bengkakan Dana Bank Century 10 Kali Lipat).

Sekjen Jaringan Aktifis Pro Demokrasi (Prodem), An­dri­anto melihat kasus Bank Cen­tury merupakan kasus kriminal. Jadi siapapun yang terlibat harus diperiksa termasuk pe­jabat BI yang selama ini ber­peran dalam kasus ini.

“KPK harus ambilalih, ja­ngan ragu memeriksa pejabat BI jika memang sudah ada hasil audit dari BPK yang me­nun­jukkan ada keanehan. Jangan diumpetin, ini uang negara cing,” tegasnya.

Andrianto mengatakan, pe­jabat BI yang paling bersalah adalah gubernur BI yang ten­tunya menyetujui proses ini. Ma­kanya dia juga mendesak DPR secepatnya membentuk panitia khusus (Pansus) me­nyelidiki kasus ini.

Menurutnya, kasus Bank Century telah menjadi pemicu utama perseteruan antara KPK dan Polri. Sebab itu kasus ini harus segera diklirkan. Siapa yang bersalah harus mem­per­tanggungjawabkan kesa­la­han­nya, jangan tebang pilh dan jangan ada motif politik di­dalamnya.

Sementara pengamat eko­nomi, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, untuk memeriksa pejabat Bank Indonesia terkait bailout Bank Century harus menunggu hasil BPK yang saat ini sedang berlangsung.

Selain itu Noorsy me­nya­takan dibutuhkan ketegasan sikap DPR untuk terus men­dorong kasus ini agar bisa maju ke proses selanjutnya. Kalau seperti sekarang tidak bisa diharapkan lagi.

Yang penting untuk dike­tahui masyarakat, lanjutnya, prosedur pemberian fasilitas kredit yang berjangka pendek dan darurat yang dilakukan pejabat BI terhadap Bank Cen­tury. Itu juga patut diper­tanyakan karena tidak trans­paran dan tidak se­suai dengan aturan yang ada.

Noorsy mengatakan, sejak awal ada kejanggalan, pada Sep­tember 2008 BI menilai Bank Century tidak akan ber­dampak sistemik terhadap per­ekonomian Indonesia. Tetapi sikap itu berubah pada No­vember yang mengatakan Bank Century bisa berdampak sistemik.

“Ini sangat mengherankan, dalam satu keputusan terhadap dua kebijakan yang berbeda dan bertentangan antara satu dengan yang lain,” katanya.

Noorsy pun ragu kasus ini akan sampai pada lembaga penegak hukum apalagi jika dikaitkan dengan proses politik yang ada saat ini di mana lembaga legislatif dikuasai partai pemerintah dan ketua DPR berasal dari partai pe­menang pemilu.

“Saya lihat ada kabut hitam dalam penyelesaian kasus Bank Century, ini tidak akan selesai,” ucapnya.

Untuk itu, kata Noorsy ber­harap dalam waktu lima tahun ke depan ada pejabat publik yang getol memperjuangkan pemberantasan korupsi.
kalau menurut saya seharusnya kasusnya diseleseikan dengan cara bertahap…
tidak pada saat itu saja yang selalu diberbincang – bincangkan.

Tentang evaoktaviagunawan

liat aja sendiri
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s